Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

21-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat menyerahkan pandangan fraksi kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Prima/nvl

 

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi menteri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kelancaran proses persiapan Pemilu 2024.

 

Dijelaskannya, instruksi terhadap Pemda itu diperlukan untuk memberikan fasilitas dan dukungan sarana dan prasarana kepada KPU, agar persiapan logistik dan pelaksanaan pemilu serentak 2024 bisa berjalan efektif, efisien dan optimal. Sehingga Pemda bisa berkoordinasi dan membantu memberikan fasilitas infrastruktur kepada KPU dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

 

"Langkah itu perlu diberikan agar pemda bisa berkoordinasi dan membantu memberikan fasilitas infrastruktur kepada KPU dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Guspardi kepada wartawan, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6)

 

Diakui Politisi dari Fraksi PAN, tidak semua daerah memiliki masalah dengan ketersediaan gedung, gudang atau akomodasi namun koordinasi, namun tetap dibutuhkan. Terlebih hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar semua jajarannya dapat memberikan dukungan penuh terhadap persiapan Pemilu tahun 2024 mendatang.

 

Terutama terkait anggaran, personel dan juga logistik kepemiluan sehingga dapat dipastikan Pemilu 2024 berjalan baik dan berkualitas. “Dari sana, tentu tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi KPU,” tambah Guspardi sambil meyakini bahwa Pemda akan membantu dan memberikan fasilitas kepada KPU, demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. (ayu/aha)  

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...